Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 71 Slipi Palmerah Jakarta 11410Telp. 021-53346707 Fax. 021-5322312 ✉ pengadilanjakartabarat@gmail.com
SELAMAT DATANG
Selamat Datang di Situsweb/ Website Resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus. Situsweb ( Website ) ini merupakan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lanjut
MAKLUMAT PELAYANAN
Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya
Lanjut
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus mendapatkan IKM 87.81% (skala 100%) atau 3.51(skala 4) pada Triwulan IV Tahun 2025. Terima kasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami.
Lanjut
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Pengadilan Neger Jakarta Barat Kelas IA Khusus mendapatkan IPAK 95.31% (skala 100%) atau 3.81(skala 4) pada Triwulan IV Tahun 2025. Terima kasih atas penilaian yang anda berikan. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami.
Lanjut
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di Portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses Perkara, Jadwal Sidang hingga Putusan.
Lanjut
e-RATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN)
Merupakan Media Elektronik dalam memberikan Pelayanan Permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.
Lanjut
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan Sistem Informasi Penanganan Pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
Lanjut
SP4N-LAPOR
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).
Lanjut
SI-PITUNG PT DKI JAKARTA
SI-PITUNG merupakan Inovasi Layanan Pengadilan TInggi DKI Jakarta yang diperuntukan untuk Pengaduan Masyarakat dan Permohonan Informasi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Lanjut
DIREKTORI PUTUSAN
Direktori Putusan adalah Sistem Berbasis Situsweb/ Website yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan seluruh Putusan Pengadilan dari 4 (empat) lingkungan Peradilan baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding di seluruh Indonesia.
Lanjut
MENDUKUNG FITUR AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA DIFABEL
Situsweb/ Website Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus memiliki fitur Aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti Pengatur Ukuran Font, Kontras Warna, Konversi Teks ke Suara untuk membantu para Pencari Keadilan Khusus Difabel dalam mengambil informasi di Situsweb/ Website Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus.
Rapat Dinas Bulan April 2026
15 Apr 2026Jakarta - 15 April 2026, Bertempat di Ruang Sidang Utama Kusumah Atmadja Pengadilan Negeri Jakarta B...
Senin s/d Jumat : 08.00-15.00
Senin s/d Jumat : 08.00-15.00
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Persatuan Tenis Warga Pengadilan (ptwp)
Pelaporan Data Target/proyeksi Dan Realisasi Capaian Output Ta 2026 Pada Aplikasi Sakti Dan Myintress
Pemberitahuan Mekanisme Pemesanan Dan Pembayaran Pdsbma
Undangan Mengikuti Acara Puncak Peringatan Hut Ke - 73 Ikahi Tahun 2026 Secara Daring
Surat Edaran No. 4 Tahun 2026. Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim Dan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional
Pemanggilan Peserta Pengganti Profile Assessment bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II T.A. 2026
Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara daring (online) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026
Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Layanan Disabilitas dan Persidangan Tahun 2026
Undangan Seminar Nasional Dalam Rangkaian Kegiatan HUT Ke-73 IKAHI Tahun 2026 Secara Daring
Pembaharuan aplikasi SIPP Tk Pertama, Tk Banding dan eBERPADU
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
Kunjungi
